Untuk lingkup Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan pemetaan masalah yang kami lakukan selain masalah pembangunan komponen pengungkit dan komponen hasil adalah:
1. Koordinasi dengan PIC Sekjend dan Sekditjend serta Kanwil DJPB Provinsi Bali;Pada awalnya kami masih belum menemukan pola koordinasi untuk pembangunan zona ZI, tetapi seiiring denganasistensi dari Sekditjend Perbendaharaan, pola koordinasi yang dilakukan dengan dua arah dan memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi cukup membantu.
2. Keberlanjutan Tim Pemantau Independen
Tim pemantau independen dibentuk untuk melakukan pemantauan pembangunan zona ZI di KPPN Amlapura, dengan anggota yang terdiri dari berbagai latarbelakang cukup membuat Tim Pembangunan ZI mengalami kesulitan khususnya mengumpulkan untuk melakukan Rapat Rutin Tiga Bulanan.
3. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan apa yang dimaksud dalam LKE (Lembar Kerja
Evaluasi).
Masalah terbesar selama kami membangun zona ZI adalah kelengkapan dokumen yang cukup banyak. Dengan jumlah akhir Ordner sebanyak 16 buah, bisa dibayangkan jumlah dokumen yang dikumpulkan. Semua laporan sebenarnya telah ada di masigmasing seksi, untuk melakukan pendokumnetasian kami melibatkan seluruh pegawai, selain dokumentasi fisik tentunya yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan adalah dokumen digital yaitu e book. dasar penilaian yang dilakukan oleh TPI dan TPBN dalam melakukan evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi, diperlukan ketelitian untuk melengkapi dokumen dokumen yang dibutuhkan.
4. Kekompakan Tim Pembangunan ZI
Menjaga kekompakan Tim menjadi tugas bersama Kepala Kantor dan Para Kepala Seksi yang merupakan penggerak Tim. Konsistensi selama 2 tahun menghadapi ajang penilaian cukup menguras tenaga dan waktu selain melaksanakan tugas pokok sebagai Bendahara Umum Negara di KPPN.
5. Dukungan Sapras Pembangunan ZI
Dukungan sapras menjadi hal yang membantu karena dari beberapa indikator terdapat komponen yang berhubungan dengan sapras antara lain inovasi dan pemenuhan ruang layanan FO yang nyaman dan menunjang peningkatan pelayanan publik di KPPNA Amlapura.
6. Publikasi
Permasalahan di publikasi dilakukan dengan menjalin kerjasma pemuatan berita di TVRI Bali dan juga Bali Pos sehingga publikasi tanpa mengeluarakn biaya karena pertimbangan berita Pembangunan ZI masih jarang dan saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah untuk melakukan program Reformasi Birokrasi.
7. Tahap Penilaian Tim Penilai Internal
Persiapan yang matang pada saat TPI melakukan penilaian menjadi prioritas utama. Permasalah yang muncul adalah terkait persepsi pemenuhan dokumen dari pihak KPPN Amlapura yang memerlukan proses konfirmasi dari TPI.
8. Tahap Penilaian Tim Penilai Nasional
Tahap Penilai Nasilonal menjadi titik penting penilaian unit kerja WBK/WBBM, pertaruhan selama setahun ditentukan selama satu hari. Kesiapan masing masing anggota tim menjadi titik perhatian. Permasalahan yang muncul terkait eksternal dan internal serta hal yang tak terduga seperti kesiapan Listrik, Air dan Sapras.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar